Magetan. Jajaran Kodim 0804/Magetan  bersama dengan anggota Minvet Cad Magetan,Subdenpom Magetan  melaksanakan upacara pengibaran bendera 17-an pada Senin  (19/3/2018) pagi.

Upacara dilakukan di lapangan upacara Makodim Jalan Panglima Sudirman No 42 Magetan. Sebagai Perwira Upacara Danramil 08/Barat, Kapten Inf Suparlan. Sebagai Komandan Upacara Danramil 07/Karangrejo, Kapten Inf Arif Wibowo. Pembaca Pembukaan UUD 1945 oleh Serda Nurbasuki lalu pengucap Sapta Marga Sertu Budi Utama,dan pembaca Sapta Prasetya Korpri ASN Purnomo.

Selaku inspektur upacara, Kepala Staf  Kodim 0804/Magetan Mayor Inf Muji Wahono, membacakan amanat Panglima Kodam V/Brawijaya Mayjen TNI, Arif Rahman sbb : Pada kesempatan Upacara Bendera tujuh belasan bulan Maret tahun 2018 ini, selaku Pangdam V/Brawijaya saya mengucap kan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh Prajurit dan PNS jajaran Kodam V/Brawijaya atas prestasi, dedikasi dan semangat serta kinerja yang baik.

Tentunya apa yang telah diperbuat dalam melaksanakan tugas bagi kepentingan TNI, bangsa dan negara, merupakan wujud profesionalisme sebagai Dharma Bakti yang terbaik para Prajurit dan PNS TNI di tengah dinamika perubahan lingkungan strategis yang sedemikian cepat dan sulit diprediksi, sehingga kita harus bergerak cepat untuk dapat mengimbangi perubahan tersebut.

Beberapa waktu yang lalu kita memberikan reward kepada  Sertu Moh.  Waki Babinsa Kodim 0819/Pasuruan,  atas kepedulian, dedikasi dan panggilan tugas, telah berhasil mengevakuasi korban banjir yang terjadi di wilayah tugasnya. Ini patut kita apresiasi, dan naluri kepedulian sosial harus tumbuh  disetiap individu seorang prajurit Kodam V/Brawijaya.

Oleh karena itu, saya perintahkan kepada seluruh komandan satuan jajaran Kodam V/Brawijaya, untuk senantiasa memberikan apresiasi kepada setiap anggotanya yang memiliki prestasi, baik yang berkaitan dengan  tugas-tugas satuan maupun tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa evaluasi atas pelaksanaan tugas selama Triwulan I tahun 2018 ini.

Dalam bidang perencanaan, Kodam V/Brawijaya telah melaksanakan Rapat Pimpinan TA. 2018 pada bulan Februari yang lalu, yang salah satu tujuannya adalah untuk menyampai kan pokok-pokok kebijakan Pangdam V/Brawijaya pada tahun 2018 pada bidang perencanaan dan anggaran, meliputi : Meningkatkan efektifitas, efisiensi, perencanaan dan pengelolaan anggaran dengan memperhatikan skala prioritas, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai peraturan perundang-undangan disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang ketat. Melanjutkan pembangunan sistem informasi berbasis online dalam rangka melaksanakan pelaporan, pemantauan dan pengendalian program dan kegiatan secara akuntabel dan real time, melanjutkan penataan organisasi dan pengembangan gelar satuan Kodam V/Brawijaya yang efektif dan efisien secara bertahap, dengan tetap berpedoman pada Postur dan Renstra Kodam V/Brawijaya, serta melaksanakan penataan Satker dan perangkatnya dalam rangka pemberlakuan DIPA petikan Satker Daerah secara menyeluruh ditahun 2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, agar para Dan/Ka Satuan jajaran Kodam V/Brawijaya betul-betul melaksanakan Progja Anggaran TA. 2018 di satuan masing-masing dengan penuh rasa tanggungjawab, agar tidak ada perubahan sasaran dan permasalahan berulang. Percepat pelaksanaan Progjagar TA. 2018 untuk mencegah terjadinya kegiatan lintas tahun dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Progjagar yang dilaksanakan. Koordinasi- kan dan komunikasikan secara intensif dan terus menerus antara pejabat perencanaan di satuan dengan Waslakgiat dan Dallakgiat serta Paku, sehingga pelaksanaan Progjagar dapat berjalan efektif dan efisien (daya serap proporsional setiap triwulan). Dalam bidang Intelijen, laksanakan pengamanan personel dan materiil setiap melakukan kegiatan untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan akibat dari ketidaksiapan personel yang mengawaki maupun materiil yang digunakan.  Jangan sampai terulang kejadian yang menimpa Tank Yonif Mekanis 412 Purworejo di Jawa Tengah dan  Kapal Motor Cepat (KMC) AD-16-05 Kodam Jaya beberapa waktu yang lalu.

Dalam rangka Pilkada serentak 2018 agar seluruh Prajurit/PNS Kodam V/Brawijaya tetap memonitor perkembangan situasi di wilayahnya. Junjung tinggi Netralitas dan jangan terlibat politik praktis dengan memihak atau mengarahkan warga memilih salah satu pasangan calon.

Dalam Bidang Operasi, rencana usulan Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran Bidang Operasi Tahun 2019 khususnya Bidang Pembinaan Latihan agar diteliti dengan cermat, terutama pada siklus latihan yang akan dilaksanakan, sehingga tidak lagi terjadi revisi yang akhirnya menjadi temuan.

Selaku Pembina Latihan di satuannya masing-masing, agar setiap Komandan berpedoman pada petunjuk penyelenggaraan latihan dan bertanggungjawab terhadap semua Program dan Anggaran Latihan di Satuannya secara terarah dan berkesinambungan.  Kembangkan kreatifitas dan inovasi dalam pelaksanaannya, sehingga penyelenggaraan latihan dapat berjalan maksimal dan target latihan dapat tercapai.

Pada tahun 2018 ini, 86 % anggaran Bidang Operasi diperuntukkan pada bidang latihan, sehingga prajurit Kodam V/Brawijaya harus profesional, jago perang, jago tembak, jago beladiri dan fisik prima karena didukung anggaran yang cukup. Persiapan menghadapi kegiatan lomba Ton Tangkas TNI AD tahun 2018 masing-masing Satpur dan Satbanpur agar mempersiapkan secara maksimal, tingkatkan kemampuan fisik dan mental agar prestasi terbaik dapat kita raih dengan penuh kebanggaan.

Selanjutnya dalam Bidang Personel, menyikapi perkembangan organisasi TNI AD, guna mewujudkan reformasi birokrasi, maka diadakan pembaruan Orgas Baru dilingkungan TNI AD yang telah di sahkan oleh Kasad, sehingga kepada para Dansat agar segera menyesuaikan komposisi personel disatuannya dengan orgas baru.

Dalam kegiatan penerimaan prajurit TNI/TNI AD, satuan Kowil agar lebih aktif mensosialisasikan adanya penerimaaan prajurit, agar animo pendaftar tercapai dengan harapan dapat diperoleh calon prajurit yang berkualitas. Serta beri pemahaman kepada masyarakat, bahwa penerimaan prajurit tidak dipungut biaya apapun, untuk mencegah timbulnya penipuan werving oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Berkaitan dengan sanksi administrasi, sebagai tindak lanjut dari hukuman yang dijatuhkan, agar dijadikan perangkat kendali pola karier dan sistem penilaian terhadap militer dilingkungan TNI AD yang melakukan pelanggaran. Berat ringannya sanksi administrasi yang dijatuhkan, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan dan untuk memudahkan penerapannya dibagi dalam golongan pelanggaran dan jenis sanksi administrasi. Pedomani kembali penerapan Permildas baik PUDD, PPM, PBB, PDG, P3DS (Peraturan penggunanan Pakaian Dinas Seragam) dan TUM TNI di Satuan.

Dibidang Logistik, materiil yang rusak berat dan tidak layak untuk dioperasional- kan agar segera dikembalikan ke Pembina Materiil Daerah. Dibidang pemeliharaan pangkalan, lakukan secara intens pengecekan instalasi listrik di satuan, guna menghindari bahaya kebakaran baik di perkantoran maupun perumahan, serta lakukan langkah-langkah pencegahannya.

Lakukan pengamanan Aset tanah dan bangunan milik TNI AD, karena akhir-akhir ini banyak yang bermasalah, hal ini akibat kurangnya pengawasan dan pengamanan aset. Pengamanan aset bukan hanya menjadi tanggung jawab komandan satuan tetapi seluruh prajurit mempunyai kewajiban untuk mengamankan aset TNI AD dari upaya-upaya oknum instansi lain atau masyarakat yang berkeinginan menguasai ataupun memiliki aset.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 45 tahun 2014 bahwa Yayasan/Koperasi dikategorikan sebagai pihak ketiga dalam pemanfaatan Aset. Untuk itu agar seluruh satuan melaporkan Yayasan/ Koperasi sebagai pemanfaatan Aset.  Terhadap aset yang dikerjasamakan ikuti dan lakukan sesuai ketentuan yang berlaku guna mendukung tugas pokok serta fungsinya.

Untuk Penerima Hibah Barang Tahun 2017 Proses Penatausahaannya harus tertib administrasi, mulai dari permohonan, nomor register sampai dengan pengesahan (MPHL – BJS) Memo Pencatatan Hibah Langsung – Barang Jasa,   pada tahun berjalan dan harus masuk dalam laporan Simak BMN. Hindari penerimaan hibah barang pada akhir tahun berjalan, untuk antisipasi proses penata- usahaan hibah yang tidak selesai dengan menunda Berita Acara Serah Terima dan dibuat pada tahun berikutnya. Penerimaan hibah harus dilaporkan secara berjenjang mulai sub satker, sebagai bahan otentikasi data hibah dan rekonsiliasi.

Laksanakan rekonsiliasi tiap bulan antara Badan Keuangan, Badan Perencanaan dan Badan Logistik. Lengkapi dengan ADK (Arsip Data Komputer) setiap transaksi transfer keluar maupun transfer masuk, untuk menghindari selisih data pada saat di upload data di E-Rekon.

Pada Bidang Teritorial, saya tidak bosan mengingatkan untuk terus mengintensifkan koordinasi dengan instansi terkait baik Aparat Pemerintahan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pelajar, Mahasiswa maupun unsur masyarakat lainnya guna memperkuat sinergi peran dan memperkokoh Kemanunggalan TNI dengan Rakyat.

Hal penting yang harus terus dipertajam adalah kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini, Temu Cepat dan Lapor Cepat dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi/gejolak di wilayah tanggung jawabnya. Kepada para Dansat  kewilayahan  agar  meningkatkan kinerja aparat Teritorial dan jangan lagi ada penyimpangan terhadap hak yang harus diterimakan kepada aparat Teritorial terdepan seperti Babinsa.

Laksanakan kegiatan Serbuan Teritorial melalui kegiatan yang kreatif dan inovatif sehingga keberadaan Apkowil benar-benar dapat dirasakan manfaatnya, tidak hanya dalam rangka memperkokoh  Kemanunggalan TNI-Rakyat.  Untuk mewujudkan semua itu diperlukan edukasi, sosialisasi dan pelibatan berbagai komponen masyarakat sehingga menghasilkan suatu kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang tangguh, berdaya tangkal dalam menjaga eksistensi dan keutuhan NKRI. Beberapa waktu yang lalu Tim Wasrik Post Audit Itjenad, telah melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan, di satuan Obrik jajaran Kodam V/Brawijaya, dari hasil tersebut Tim masih mendapatkan temuan, bentuk pertanggungjawaban yang diragukan. Oleh karena itu pedomani peraturan perundangan yang berlaku dan pahami benar hal-hal yang terkait dengan masalah administrasi pertanggungjawaban keuangan, agar kita terhindar dari tindakan yang dapat merugikan keuangan Negara.

Hal ini dilakukan untuk mencapai opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) BPK RI, sudah seharusnya kita meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tertib administrasi dan mempedomani segala peraturan Perundangan/Bujuk/Ketentuan yang berlaku, sehingga satuan jajaran Kodam V/Brawijaya dapat memenuhi kriteria WTP tersebut, terutama tertib administrasi pada bidang anggaran yang sering kali menjadi temuan ataupun temuan berulang, baik dari Wasrik Internal maupun Eksternal.

Saya tekankan sekali lagi kepada seluruh jajaran untuk bersungguh-sungguh dalam pembuatan rencana dan laporan pelaksanaan kegiatan serta pertanggung- jawaban keuangan di Satuannya. Wujudkan Transparansi serta Akuntabilitas terhadap setiap penggunaan dukungan  anggaran dan kegiatan di tiap-tiap satuan.

Sebelum mengakhiri amanat ini, perlu saya sampaikan bahwa beberapa bulan terakhir ini sering kita dengar berita melalui media tentang terjadinya bencana alam akibat banjir dan tanah longsor dibeberapa daerah diwilayah Jawa Timur.

Menyikapi hal ini, saya menekankan kepada segenap jajaran, agar terus memonitor dan membantu masyarakat yang terdampak bencana alam tersebut. Tugas setiap satuan di daerah adalah tanggap dan bertindak cepat bila terjadi bencana alam dengan prioritas utama pada penyelamatan jiwa penduduk.

Berisi pernyataan bahwa Panglima Kodam V/Brw mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada seluruh prajurit dan ASN TNI atas dedikasi dan semangat pengabdian. Yakni karena telah melewati tahun 2017 dengan sarat prestasi dan kinerja yang baik. “Tentunya apa yang telah diperbuat dalam melaksanakan tugas bagi kepentingan TNI, bangsa, dan negara, merupakan wujud profesionalisme sebagai Dharma Bhakti,” ujar Dandim yang disampaikan oleh Kepala Staf Kodim 0804. Untuk itu, katanya, prestasi kinerja optimal yang telah dicapai dan mendapatkan penilaian positif dari masyarakat harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang. (tsr 0804)

 

Tinggalkan Balasan