Sosialisasi Prona / Pengusulan Sertifikat Masal Ds. Kuwon Kec. Karas Kab. Magetan

Sosialisasi Prona / Pengusulan Sertifikat Masal Ds. Kuwon Kec. Karas Kab. MagetanKaras, Untuk menyukseskan program pemerintah pusat, Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Magetan melakukan sosialisasi sertifikat prona. Sosialisasi tersebut guna menyampaikan bahwa program sertifikat prona adalah gratis dan disubsidi negara.

Tim Sosialisasi Prona Kabupaten Magetan dalam sosialisasi di Kantor Desa Kuwon Kec Karas, Rabu (18/10) menyampaikan, sertifikat prona bukan khusus untuk orang miskin tapi untuk legalisasi aset juga termasuk bagi masyarakat yang mampu.

“Sertifikat prona bisa saja kepada PNS tapi dibatasi hanya untuk golongan 4b ke bawah saja,” jelasnya. Namun demikian, Tanto menyampaikan, untuk program sertifikat prona gratis ini, pemohon tetap dikenakan biaya PBB, PHTB, dan materai.

“Untuk item tersebut tidak masuk dalam subsidi,” katanya sambil mengatakan kalau masing-masing persil sertifikat prona disubsidi Rp400 ribu oleh pemerintah pusat.

Tanto mengakui, kalau program sertifikat prona ini adalah kebanggaan BPN. Hal ini usaha pemerintah karena banyak tanah yg tidak terdaftar.

“BPN bertugas untuk melegalisasi aset (tanah), sehingga pajak dari tanah bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD),” tambahnya.

Dalam pada itu Tanto menyampaikan, mengenai program sertifikat prona gratis, pihaknya sudah melakukan sosialisasi, namun baru hingga ke tingkat kecamatan. “Dan sudah disepakati, hanya dikenakan biaya PBB dan PHTB,” katanya.

Ditanya mengenai kuota sertifikat prona gratis khusus wilayah Kabupaten Magetan, Tanto mengaku mendapat jatah sebanyak 1.300 persil khusus tahun 2017 ini.

“Jadi harapan kita, dengan program prona ini, agar PBB bisa dibayar secara rutin oleh masyarakat sehingga pendapatan daerah juga akan meningkat,” jelasnya.

Kades Kuwon, Basuki Sag dalam kesempatan itu mengatakan, program sertifikat prona telah disampaikan pihaknya dan program tersebut gratis agar dimanfaatkan secara efektif.

“Tidak ada biaya untuk prona. Hanya saja dikenakan baiya PBB, PHT, materai dan fotokopi,” katanya. Dalam kesempatan sosialisasi yang dihadiri oleh RT dan RW serta puluhan masyarakat itu, Pjs Kades Ujungbatu Timur juga membacakan fakta integritas mengenai pengurusan prona.(tsr)

Tinggalkan Balasan