Magetan,  Pada hari ini Rabu tgl 24 Januari 2018 Pkl 10.00 WIB s/d pukul 12.15 WIB,bertempat di Ruang Komisioner Panwaslu, Kantor Sekretariat Panwaslu Kab. Magetan, Jl. Timor, No.66. Kab. Magetan, telah dilaksanakan kegiatan Pengukuhan Anggota Sentra Penegak Hukum Terpadu (GAKKUMDU) oleh Panwaslu Kabupaten Magetan , Rabu (24/01).

Pengukuhan Anggota Sentra Penegak Hukum Terpadu (GAKKUMDU) oleh Panwaslu Kabupaten Magetan ini di hadiri oleh  Komisioner Panwaslu Kabupaten Magetan., Kepala Sekretaris Panwaslu Kabupaten Magetan,  Kapolres Magetan bersama 5 anggota, Kajari Magetan bersama 3 anggota. Kegiatan tersebut di mulai Pukul 10.00 Wib s/d 11.45 Wib bertempat di Ruang Komisioner Panwaslu, Kantor Sekretariat Panwaslu Magetan, Jl. Timor, No.66 Kabupaten Magetan.

Dalam kegiatan pengukuhan ini Ketua Panwaslu mengatakan “Ucapan puji syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga bisa hadir dalam acara ini, Nanti akan dibacakan tentang surat keputusan, aspek anggaran, dan harus ada penyamaan presepsi terhadap pelanggaran dalam Pilkada, Seumpama nanti ada pelanggaran kita akan tindak bersama sesuai dengan prosedur yang ada dan Semoga saja tidak ada pelanggaran dalam Pilkada Magetan tahun 2018.

Sambutan Kapolres Magetan yang intinya “Dalam Rakor di Surabaya daerah Magetan dalam melaksanakan Pilkada Magetan statusnya tidak Merah, Kita semua harus bisa mandiri, karena dalam korwil 5 itu nanti akan diantisipasi oleh Anggota Brimob Madiun jika ada kontingensi, Dalam kegiatan Pencocokan data pemilih ini bisa rawan, karena bisa juga bisa menjadi dampak komplain dan gugutan dari Kandidat, Mudah-mudahan di Magetan semua Kandidat Bagus, dan dalam melakukan kampanye nanti harus baik,  Pilkada ini membutuhkan biayai yang tinggi, sumber dana ini jangan sampai menjadi timbal balik yang buruk,  Mari kita laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya agar selalu mendapatkan rahmat dari Allah SWT” katanya.

Sambutan Ketua Panwaslu Kab Magetan Bpk Aziz  Ucapan puji syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga bisa hadir dalam acara ini.  Nanti akan dibacakan tentang surat keputusan, aspek anggaran, dan harus ada penyamaan presepsi terhadap pelanggaran dalam Pilkada.  Seumpama nanti ada pelanggaran kita akan tindak bersama sesuai dengan prosedur yang ada. Semoga saja tidak ada pelanggaran dalam Pilkada Magetan Tahun 2018.

Sambutan Kajari Kab Magetan Bpk Siswanto,SH Ucapan terimakasih kepada Komisioner Panwaslu yang telah mengukuhkan Anggota Gakkumdu Magetan.  Kita sebagai anggota Gakkumdu harus serimg melaksanakan koordinasi, agar tidak terbelenggu dengan waktu, karena kita dibatasi dengan waktu tersebut.  Dikhawatirkan jika ada permasalahan waktu kita habis, perkara tersebut bisa gugur, akan berimbas kita akan mendapat gugatan. Maka dari itu kita harus melaksanakan pembahasan. Mari kita buat grup Whatsapp agar bisa sharing lebih efektif lagi.  Terkait anggaran kita harus bekerja dengan maksimal. Semaksimal mungkin semua presepsi itu bisa disamakan.  Kita harus Netral dalam Pilkada, tidak mendukung pihak manapun.

Penyampaian Anggaran Honor oleh Ketua Sekretaris Panwaslu Magetan Bpk. Aris Yulianto, SE yang intinya sbb : Penerimaan Honor Selama 6 Bulan.  Dalam penerimaan Honor setiap bulannya mempunyai kriteria masing-masing yaitu : a) Penasehat menerima Rp. 1.550.000,00. b) Koordinator menerima Rp. 1.250.000,00. c) Anggota menerima Rp. 1.000.000,00.  Anggaran tersebut berbasis kinerja, jadi harus ada laporan dan foto dokumentasi dalam suatu kegiatan.

 Anggaran untuk kegiatan piket juga ada. 7. Penyampaian Hukum Penindakaan Pelanggaran oleh Bp. Ismangil yang intinya adalah : Pemilihan Umum merupakan implementasi dari prinsip demokrasi yang melibatkan masyarakat dalam menentukan secara langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah masing-masing. Pelaksanaan tersebut meliputi persiapan, pelaksanaan, serta partisipasi masyarakat dalam  Pemilihan Umum. Tentu kesuksesan dalam melaksanakan rangkaian tahapan tersebut menjadi indikator dari kesuksesan dari penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilihan Umum kali ini dilakukan secara serentak untuk beberapa wilayah di Indonesia, yang meliputi Pemilihan Umum untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan Pemilihan memiliki potensi pelanggaran yang terjadi, baik pelanggaran administrasi, pidana, dan/atau kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta Pemilihan, atau warga Negara. Kehadiran lembaga pengawas Pemilu menjadi ujung tombak dalam melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran selama pelaksanaan Pemilihan berlangsung. Namun selain difokuskan melakukan pencegahan, lembaga pengawas diberikan wewenang untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, lembaga pengawas memiliki 2 (dua) fungsi pokok, yaitu pencengahan dan penindakan. Pencegahan adalah tindakan, langkah-langkah, upaya mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil Pemilu. Sedangkan penindakan adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

Terjadinya dugaan tindak pidana dalam Pemilihan Umum, melalui prosedur yang melibatkan 3 (tiga) instansi yang berbeda, yaitu : Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) , Kejaksaan, Kepolisian. Ketiga instansi tersebut memiliki proporsi dimana satu sama lain saling mengisi dalam menindaklanjuti pelanggaran pidana Pemilihan. Keterlibatan ketiga instansi tersebut tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). (tsr dim 0804)

Tinggalkan Balasan